JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengutarakan bahwasanya pemerintah mempercepat pembangunan 5.000 kampung nelayan merah putih (KNMP) hingga penghujung 2029 guna mengokohkan daya tawar serta kesejahteraan nelayan.
Ia menerangkan pembangunan KNMP menjadi salah satu langkah memperkuat perekonomian warga pesisir dengan menghadirkan sarana penunjang mulai dari proses penangkapan, penyimpanan hasil tangkapan, hingga rantai pemasaran ikan.
"Di bawah pemerintahan Pak Prabowo ini, laut menjadi halaman depan, menjadi prioritas. Kami harus mempercepat kesetaraan, kesejahteraan, kemajuan sektor ini. Maka, program-program yang prioritas dipercepat, antara lain, pembangunan kampung nelayan yang akan dibangun 5.000 sampai akhir 2029 ini," kata Zulhas seusai rapat koordinasi percepatan pembangunan KNMP dan budi daya ikan darat tematik di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Menurutnya, minimnya sarana penunjang mengakibatkan nelayan memiliki posisi daya tawar yang lemah lantaran hasil tangkapan mesti segera dilego sebelum mengalami penurunan mutu.
KNMP menjadi bagian dari penguatan ekosistem bisnis nelayan dengan memadukan aktivitas penangkapan ikan bersama fasilitas penyimpanan, pengolahan, sampai pemasaran hasil perikanan.
Lewat dukungan tersebut, pemerintah menginginkan hasil tangkapan nelayan tidak terpaksa dijual cepat dengan harga murah akibat keterbatasan sarana penyimpanan, sekaligus membuka akses pasar yang lebih lapang.
"Nelayan kami kenapa miskin, karena dia kurang dukungan. Kalau dia melaut, dapat ikan, ikannya kalau enggak dijual, busuk. Ya, akhirnya murah-murah ikannya dijual. Maka, sekarang dibangun kampung nelayan," ujarnya.
Menko Pangan memaparkan KNMP bakal dilengkapi dengan beragam fasilitas, antara lain tempat pelelangan, akses kapal, gudang beku (cold storage), bengkel, pabrik es, serta stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN).
Di samping infrastruktur perikanan, menurutnya, penguatan kelembagaan melalui wadah koperasi turut diarahkan untuk memperluas jangkauan pasar supaya hasil tangkapan nelayan dapat didistribusikan ke pelbagai kawasan Indonesia.
"Pendek kata nelayan ini dilengkapi sarana pendukungnya sehingga dia punya daya tarung yang kuat," ucap dia.
Pemerintah, lanjut Zulhas, membidik nilai tukar nelayan (NTN) mampu menyentuh angka 120 pada 2027 sebagai bagian dari ikhtiar mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir.
"Nah ini harus kami kerja keras, Menteri Kelautan dan kementerian terkait, tentu didukung oleh TNI dan lain-lain, agar nilai tukar ini dari 103 bisa menjadi 120," tuturnya.
Zulhas membandingkan kondisi nelayan dengan petani yang nilai tukarnya telah menembus kisaran 129, sehingga penguatan sokongan terhadap sektor perikanan perlu dipacu lebih cepat.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai tukar petani (NTP) secara nasional pada Agustus 2026 berada di angka 129,19, menanjak 1,05 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Sementara itu, NTN tercatat sebesar 109,04, menguat 0,50 persen dari angka 108,49 pada Juli 2026.
BPS mengungkapkan peningkatan NTN tersebut utamanya ditopang oleh komoditas ikan tongkol, kembung, udang laut, serta teri yang mengatrol indeks harga yang diterima oleh nelayan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya telah membangun 100 KNMP pada 2025 dan merancang pembangunan di 1.269 titik pada 2026 dengan alokasi anggaran sekitar Rp10 triliun sebagai bagian dari pencapaian target 5.000 kampung nelayan hingga akhir 2029.
Salah satu lokasi KNMP di Sorue Jaya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, pada Agustus 2026 telah mendistribusikan delapan ton ikan mutu ekspor ke luar daerah meski masih dalam tahap uji coba, yang disokong oleh fasilitas gudang beku, pabrik es, dan dermaga.
Zulhas menilai penyediaan sarana penunjang serta perluasan jangkauan pasar sangat dibutuhkan supaya masyarakat pesisir memiliki pijakan ekonomi yang lebih kokoh sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan nelayan.
