UPDATEINDONESIA.ID — The Telegraph menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto merestrukturisasi badan usaha milik negara melalui Danantara Indonesia. Dalam analisis yang dimuat media Inggris itu, Guru Besar Hubungan Internasional Webster University Rovshan Ibrahimov menilai keberanian mengambil keputusan sulit semacam itu jarang ditemui di negara-negara Barat. Penilaian tersebut muncul ketika pemerintah menargetkan perampingan 300 entitas BUMN hingga akhir tahun.
Ibrahimov menilai langkah Prabowo menghadapi struktur BUMN yang sudah mengakar selama puluhan tahun membutuhkan keberanian tersendiri. Ia menyebut pendekatan itu sebagai "Prabowonomics" dan membandingkannya dengan kesulitan yang dihadapi pemerintah Inggris maupun Amerika Serikat ketika berhadapan dengan resistensi birokrasi.
Skala Entitas BUMN yang Direstrukturisasi
Prabowo semula memperkirakan jumlah entitas BUMN berada di kisaran 300 hingga 400 unit. Setelah pemetaan dilakukan, jumlahnya membengkak menjadi 1.074 entitas. Lapisan organisasi bertambah kompleks lewat pembentukan anak perusahaan hingga entitas turunan di bawahnya.
Ibrahimov menilai kondisi itu berpotensi melemahkan akuntabilitas. Fungsi antar-entitas saling tumpang tindih dan membuka ruang pemborosan yang sulit diawasi.
Hingga Agustus 2026, Danantara tercatat telah menghapus 290 entitas. Penghapusan dilakukan melalui merger, likuidasi, dan divestasi.
Target 300 Entitas hingga Akhir Tahun
Pemerintah menetapkan target merestrukturisasi 300 entitas hingga akhir tahun. Capaian 290 entitas per Agustus 2026 membuat sisa pekerjaan relatif kecil, meski proses verifikasi dan penutupan administratif biasanya menyita waktu lebih panjang.
Ibrahimov menyoroti bahwa pemangkasan struktur negara di Inggris dan Amerika Serikat kerap kandas karena resistensi politik. Pemerintah di kedua negara itu, menurutnya, berulang kali gagal memangkas lapisan birokrasi yang sudah terbentuk lama.
"Untuk mencabut struktur yang telah berakar kuat, diperlukan tangan yang cukup tegas," kata Ibrahimov, seperti dikutip dari The Telegraph, Jumat (18/9/2026).
Mengapa Reformasi BUMN Sulit Ditiru Negara Lain
Struktur BUMN Indonesia terbentuk melalui akumulasi keputusan selama puluhan tahun. Setiap anak perusahaan biasanya memiliki kewenangan anggaran dan kontrak tersendiri, sehingga penutupannya menyentuh banyak pihak.
Kondisi itu menjelaskan mengapa perampingan serupa jarang berjalan mulus di negara lain. Pemerintah yang mencoba memangkas entitas negara berhadapan dengan pegawai, mitra usaha, dan kepentingan politik yang saling terkait.
Danantara menjalankan tiga jalur penghapusan sekaligus: merger antar-entitas sejenis, likuidasi unit yang tidak lagi produktif, dan divestasi saham pada perusahaan yang dinilai tidak strategis.
Dampak ke Tata Kelola dan Keuangan Negara
Perampingan entitas berdampak langsung pada tata kelola. Jumlah anak perusahaan yang lebih sedikit mempermudah pelacakan arus keuangan dan memperjelas garis pertanggungjawaban kepada Kementerian BUMN.
Bagi keuangan negara, pengurangan entitas berpotensi menekan penyertaan modal yang selama ini tersebar ke banyak unit. Namun besaran penghematannya belum dipublikasikan secara rinci.
Sejumlah pengamat dalam negeri sebelumnya meminta pemerintah membuka rincian entitas yang dihapus. Transparansi itu diperlukan agar perampingan tidak sekadar mengurangi jumlah nama tanpa memperbaiki kinerja.
Sisa target hingga akhir tahun akan menentukan arah konsolidasi BUMN berikutnya. Jika tercapai, jumlah entitas di bawah Danantara turun signifikan dari titik awal 1.074 unit.
