JAKARTA - Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan pilihan pada moda transportasi trem otonom terpadu (Autonomous Rail Transit/ART) guna menggantikan wacana pembangunan Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit/MRT).

“Karena (ART) jauh lebih efisien dan secara teknologi lebih mudah,” kata Koster di sela melepas ekspor salak di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (6/8/2026).

Untuk fase awal, sambung Koster, Pemerintah Provinsi Bali tengah merancang Peraturan Gubernur Bali demi mengakomodasi ART lantaran belum tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Gubernur kelahiran Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng tersebut tak memerinci lokasi secara spesifik maupun alokasi anggaran untuk proyek ART itu.

Kendati demikian, Koster menyebutkan tenggat dimulainya pembangunan ART diproyeksikan bergulir mulai 2027.

Sebelumnya, pada rapat kerja Komisi V DPR RI, Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi Rabu, 8 April 2026, memaparkan bahwa terdapat ketertarikan dari investor guna menggarap transportasi massal seperti MRT dan Light Rail Transit (LRT) di Pulau Dewata.

Akan tetapi, hingga kini pihaknya belum mendapati investor yang mendatangi serta mendiskusikan pengembangan jalur kereta tersebut.

“Kami tetap berusaha mencoba menawarkan kepada pihak investor yang tertarik kepada pengembangan jalur kereta baik LRT dan MRT di Bali,” ucap Menteri Perhubungan seraya menambahkan solusi alternatif yaitu taksi air.

Di samping itu, pada September 2024 silam telah dilaksanakan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan kereta bawah tanah (subway) di kawasan Sentral Parkir Kuta, Kabupaten Badung.

Namun, keberlanjutan proyek yang ditangani PT Sarana Bali Dwipa Jaya atau SBDJ—yang merupakan anak usaha perusahaan daerah PT Jamkrida Bali Mandara—hingga saat ini tak kunjung terealisasi.

Kendalanya disebabkan belum masuknya mitra investor dalam urusan pengembangan maupun penyertaan modal pendanaannya.