JAKARTA- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bermitra dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memperkokoh tata kelola pelaksanaan Program 3 Juta Rumah lewat pemanfaatan pangkalan data yang presisi, terpadu, serta berlandaskan fakta di lapangan.
Menteri PKP Maruarar Sirait menggarisbawahi bahwasanya kebijakan perumahan wajib didirikan di atas pijakan data yang kokoh supaya tiap-tiap program pemerintah sanggup direalisasikan secara tepat sasaran, berdaya guna, dan akuntabel.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, kebijakan perumahan yang tepat sasaran harus lahir dari data yang kuat. Kami bekerja berbasiskan data, dan terima kasih BPS atas sinergi penuhnya," ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Kementerian PKP menandaskan bahwasanya data makro BPS bertindak sebagai kompas utama dalam merumuskan arah kebijakan supaya segala bentuk intervensi pemerintah, mulai dari perumahan subsidi, rumah susun, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, Giro Wajib Minimum BI (GWMBI), hingga program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sanggup menyentuh warga yang betul-betul membutuhkan.
Kementerian PKP bersama BPS merembukkan penyatuan data kemiskinan desil 1 sampai desil 4 berikut data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pangkalan data tersebut nantinya diserahkan kepada pemerintah daerah guna menjalani validasi faktual di lapangan.
Usulan pemerintah daerah yang dirancang berpatokan pada pendekatan By Name By Address (BNBA) kemudian disandingkan bersama data BPS sebelum ditempuh verifikasi lapangan oleh tim Kementerian PKP.
Pemerintah turut konsisten memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi lewat platform aplikasi Go PKP selaku sarana pelaporan pembangunan rumah yang transparan, terintegrasi, serta diperbarui secara berkala.
Upaya tersebut diproyeksikan sanggup mendongkrak mutu pengambilan keputusan sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti membeberkan ketersediaan data statistik demi menopang indikator kinerja sektor perumahan nasional.
Penilaian sektor perumahan ditempuh lewat dua tumpuan utama, yakni aspek fisik bangunan yang mencakup kepemilikan hunian, pemugaran, dan kelayakan material bangunan, serta aspek lingkungan yang meliputi akses sanitasi, air minum layak, maupun daya listrik.
Di samping itu, pengukuran pun difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan kelayakan tempat tinggal, hingga pemangkasan praktik sanitasi yang tak sehat.
Segenap intervensi pemerintah bakal berlandaskan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan pendekatan By Name By Address (BNBA) sehingga alokasi bantuan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.
