JAKARTA - Selama bertahun-tahun, pembangunan irigasi di Indonesia sering terjebak dalam pola yang berulang: proyek besar digarap masif, tetapi tak lama kemudian saluran-salurannya rusak, dangkal, atau terbengkalai karena kurangnya pemeliharaan. 

Kini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto bertekad memutus rantai persoalan klasik itu.

Alih-alih hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur baru, kementerian ini mulai mengubah arah kebijakan menuju keberlanjutan dan efektivitas pemanfaatan infrastruktur air yang sudah ada. Pendekatan ini bukan sekadar perubahan teknis, tetapi juga strategi nasional untuk memperkuat kedaulatan pangan Indonesia.

Langkah tersebut sejalan dengan visi Kabinet Merah Putih, yang menempatkan sektor pertanian dan air sebagai dua elemen penting dalam menjaga ketahanan nasional.

Keberlanjutan sistem irigasi kini dipandang bukan lagi sebagai kegiatan administratif rutin, melainkan komponen vital pertahanan pangan. Karena itu, di tahun pertama pemerintahan Prabowo, Kementerian PU menjalankan konsolidasi dan percepatan manfaat infrastruktur air untuk memastikan bendungan dan jaringan irigasi benar-benar memberi hasil nyata bagi petani dan swasembada pangan nasional.

Tiga Pilar Strategi: Operasi, Pemeliharaan, dan Pemberdayaan

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan bahwa kementeriannya mengadopsi tiga pilar utama dalam menjamin keberlanjutan jaringan irigasi agar tetap berfungsi optimal setelah dibangun.

Pilar pertama adalah Operasi dan Pemeliharaan (OP) Terfokus. Kementerian PU kini mengalokasikan sebagian besar sumber daya untuk kegiatan pemeliharaan rutin sumber daya air, dengan tujuan mencegah kerusakan kecil berkembang menjadi kerusakan besar.

Selain itu, kesiapsiagaan terhadap bencana alam menjadi prioritas. Pemerintah menyiapkan sistem tanggap darurat untuk memperbaiki jaringan irigasi secara cepat setelah terjadi banjir, longsor, atau gempa yang dapat mengganggu distribusi air ke lahan pertanian.

Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang cenderung mengejar jumlah proyek baru, kini anggaran lebih banyak dialihkan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan sistem yang sudah ada.
Kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di seluruh daerah diharapkan dapat memperkuat kebijakan nasional dalam pengembangan lumbung pangan dan peningkatan produktivitas lahan pertanian.

Pilar kedua adalah pemberdayaan masyarakat melalui program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Melalui program ini, masyarakat dilibatkan langsung dalam proses pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat tersier.

“Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier, kepemilikan dan rasa tanggung jawab warga terhadap saluran irigasi mereka menjadi lebih tinggi, efektif menekan kerusakan dan pendangkalan,” ujar Dody kepada Kompas.com, Jumat (24/10/2025).

Pendekatan partisipatif ini diyakini menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan irigasi jangka panjang. Masyarakat yang merasa memiliki infrastruktur di lingkungannya akan lebih peduli terhadap perawatan dan kelangsungan fungsi irigasi.

Perubahan Paradigma Anggaran: Fokus Rehabilitasi dan Optimalisasi

Selain perubahan pendekatan teknis, Kementerian PU juga menggeser paradigma anggaran dari proyek baru ke rehabilitasi jaringan irigasi eksisting.
Fokus baru ini diwujudkan melalui program dukungan optimalisasi lahan untuk irigasi kewenangan daerah, yang terbagi ke dalam tiga tahap besar:

Tahap I (Konsolidasi)

Luas layanan: 280.880 hektar

Alokasi anggaran: Rp 1,9 triliun

Fokus: peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi eksisting.

Tahap II (Optimalisasi)

Luas layanan: 225.775 hektar

Alokasi anggaran: belum ditetapkan

Fokus: melanjutkan perbaikan dan peningkatan sistem irigasi daerah prioritas.

Tahap III (Percepatan)

Luas layanan: 146.503 hektar

Alokasi anggaran: belum ditetapkan

Fokus: mempercepat penyelesaian rehabilitasi di wilayah kunci lumbung pangan nasional.

Alokasi Rp 1,9 triliun pada tahap pertama menjadi bukti nyata komitmen pemerintah terhadap pemeliharaan sistem irigasi. Nilai tersebut menunjukkan bahwa investasi besar kini diarahkan bukan hanya untuk membangun proyek baru, tetapi juga untuk memastikan manfaat jangka panjang dari infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya.

Langkah ini menandai transformasi paradigma anggaran pembangunan, dari sekadar mengejar output fisik menuju pencapaian outcome berupa peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Infrastruktur Air Sebagai Pilar Kedaulatan Pangan

Perubahan arah kebijakan ini memiliki makna strategis yang lebih luas: membangun kedaulatan pangan melalui penguatan infrastruktur air. Dalam konteks global yang tidak menentu — mulai dari perubahan iklim hingga gejolak pasokan pangan — irigasi menjadi tulang punggung pertanian nasional.

Kementerian PU memahami bahwa ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada luas lahan tanam atau bantuan pupuk, tetapi juga pada keandalan jaringan irigasi yang mampu menyalurkan air ke sawah-sawah petani tepat waktu dan tepat volume.

Dengan rehabilitasi jaringan yang tepat sasaran dan sistem pemeliharaan yang berkelanjutan, Indonesia diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan domestik, tetapi juga memperkuat posisi sebagai negara agraris yang tangguh dan berdaulat.

Pendekatan ini sekaligus menunjukkan arah baru pembangunan infrastruktur era Prabowo Subianto — bukan hanya membangun yang baru, tetapi memastikan apa yang telah dibangun benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.

Irigasi untuk Masa Depan Pangan Indonesia

Transformasi kebijakan Kementerian PU dari pembangunan baru menuju pemeliharaan berkelanjutan menandai perubahan paradigma pembangunan nasional yang lebih matang.
Kebijakan ini mengutamakan keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat, serta efisiensi anggaran untuk hasil jangka panjang.

Dengan dukungan penuh dari Presiden dan konsolidasi lintas sektor, program ini diharapkan mampu menciptakan sistem irigasi nasional yang tangguh, efisien, dan adaptif terhadap perubahan iklim.
Akhirnya, langkah ini bukan hanya tentang infrastruktur air — tetapi tentang kedaulatan pangan, kesejahteraan petani, dan masa depan bangsa.