JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terdapat kenaikan tipis pada tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat Indonesia, yang diukur lewat indikator Gini Ratio pada Maret 2026 menjadi 0,368 poin, atau meningkat 0,005 jika dibandingkan kondisi September 2025 yang berada pada angka 0,363.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud menerangkan bahwa Gini Ratio memiliki rentang nilai 0 hingga 1, dengan skala mendekati 0 mengindikasikan pemerataan pengeluaran yang makin baik, sementara skala mendekati 1 menggambarkan tingkat ketimpangan yang kian tinggi.
"Tingkat ketimpangan diukur melalui Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berada antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio berarti semakin tinggi ketimpangannya," katanya di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Berdasarkan pembagian wilayah, ia memaparkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran warga di daerah perkotaan masih tercatat lebih tinggi dibanding kawasan perdesaan.
Pada Maret 2026, Gini Ratio di area perkotaan menyentuh angka 0,387, sedangkan di wilayah perdesaan berada pada posisi 0,296. Apabila dibandingkan dengan September 2025, tingkat ketimpangan di area perkotaan maupun perdesaan tercatat mengalami kenaikan secara bersamaan.
Sebelumnya, BPS juga mendata jumlah penduduk miskin di Tanah Air susut sebanyak 430 ribu atau 0,43 juta orang menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026, bila dibandingkan periode September 2025 yang sempat menembus 23,36 juta orang.
Menurut Edy, penurunan angka penduduk miskin ini sejalan dengan melandainya persentase kemiskinan nasional menjadi 8,07 persen pada Maret 2026 dari posisi 8,25 persen pada September tahun sebelumnya.
BPS turut mempublikasikan garis kemiskinan nasional per Maret 2026 yang berada di kisaran Rp669.235 per kapita tiap bulan. Nominal ini mengalami peningkatan sebesar 4,33 persen dibandingkan catatan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita tiap bulan.
