JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat cadangan pangan sekaligus mempercepat berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi dampak musim kemarau panjang yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026.
Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan di tengah potensi penurunan produksi pertanian akibat kekeringan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat Linda Al Amin mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), percepatan pengadaan beras, hingga stabilisasi pasokan dan harga pangan.
"Pemerintah Jawa Barat menjalankan sejumlah langkah taktis, di antaranya menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) ke wilayah-wilayah yang mengalami kerawanan pangan sehingga dapat digunakan dalam kondisi darurat maupun untuk stabilisasi pasokan," kata Linda, Kamis (6/8/2026).
Selain itu, Pemprov Jabar mempercepat pengadaan beras sebelum memasuki puncak musim kemarau. Gerakan Pangan Murah (GPM) juga akan diperluas ke berbagai kabupaten dan kota, terutama di daerah yang mengalami kenaikan harga maupun tergolong rentan terhadap kerawanan pangan.
"Gerakan Pangan Murah akan ditingkatkan secara berkala untuk membantu menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat, terutama di wilayah dengan harga tinggi dan daerah rentan," ujarnya.
Linda menambahkan, pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), distributor, serta pemerintah kabupaten dan kota guna memastikan distribusi pangan tetap lancar selama musim kemarau.
Di sisi lain, pemantauan harian terhadap stok dan harga komoditas pangan strategis terus dilakukan melalui sistem informasi pangan agar potensi gejolak dapat diantisipasi lebih awal.
Untuk menjaga produksi pertanian, Pemprov Jabar juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi, di antaranya pompanisasi, optimalisasi jaringan irigasi, percepatan masa tanam, penggunaan varietas tanaman tahan kekeringan, serta perlindungan lahan sawah.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung hingga September. Menurut KDM, langkah antisipasi perlu dilakukan sebelum dampak kekeringan meluas, baik terhadap ketersediaan air bersih, sektor pertanian, maupun potensi kebakaran.
"Kami harus antisipasi dampak kemarau panjang ini, kekeringan bahkan kebakaran. Informasi dari BMKG, puncak kemarau di Jabar akan terjadi Agustus dan September," ujar KDM.
KDM juga meminta pemerintah daerah segera memetakan wilayah yang setiap tahun mengalami kekurangan air agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
"Siapkan mobilisasi air dari sumber air menggunakan mobil tangki. Ini perlu dukungan dan kerja sama dengan TNI dan pengusaha air kemasan. Percepat pembangunan jaringan air bersih dan siapkan toren penampung air di setiap desa langganan kekeringan. Harus sudah dimulai agar tidak ada rebutan air," katanya.