JAKARTA - Di tengah perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), perhatian publik terhadap keamanan pangan semakin meningkat.
Namun, para ahli gizi menilai bahwa pengawasan ketat pemerintah sudah berada pada jalur yang benar, meskipun harapan akan “nol keracunan” dinilai mustahil dicapai oleh negara mana pun.
Penguatan Sistem Keamanan Pangan MBG
Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) memandang bahwa pemerintah terus meningkatkan sistem pengawasan terhadap potensi keracunan dalam Program MBG. Meski demikian, target tanpa insiden sama sekali dipastikan sulit terwujud.
Ketua Bidang Ilmiah, Kebijakan Riset, dan Inovasi Persagi, Marudut Sitompul, menegaskan bahwa standar keamanan pangan kini diarahkan hingga level paling tinggi.
Marudut menjelaskan bahwa tidak ada negara yang mampu mencapai target nol insiden keracunan. Namun, komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas makanan dinilai sudah sangat kuat.
“Kita berharap kalau bisa aman. Bahkan Presiden sudah menekankan agar jangan sampai ada keracunan makanan,” tuturnya di Gedung Kemenko Pangan.
Langkah-langkah teknis untuk mengurangi risiko telah dilakukan, mulai dari penerapan sertifikasi laik higiene sanitasi bagi seluruh SPPG hingga pemeriksaan kesehatan pada tenaga pengolah pangan. Pemeriksaan itu juga memastikan bahwa tenaga pengolah bukan pembawa penyakit meski terlihat sehat. “Itu dicek darahnya,” kata Marudut.
Prosedur Pengawasan Dipertajam Hingga Bahan Pangan
Tidak hanya pemeriksaan tenaga, pengawasan terhadap bahan pangan juga diperketat. Setiap bahan yang diterima harus melalui pemeriksaan kualitas untuk memastikan tidak ada kontaminasi sebelum proses pengolahan dilakukan.
Menurut Marudut, langkah ini akan semakin diperkuat melalui penerapan Analisis Bahaya dan Titik Kendali Kritis (HACCP). Ia menjelaskan mekanisme penerapannya dilakukan secara bertahap. “Pertama dibuat dulu dokumen rencana, lalu implementasi, dan setelah itu kita audit,” jelasnya.
HACCP disebut menjadi salah satu standar global paling penting untuk keamanan pangan, sehingga penerapannya dapat semakin menekan potensi insiden tanpa menjanjikan eliminasi total. Pemerintah secara bertahap mendorong seluruh penyedia layanan makanan dalam MBG untuk menerapkan standar tersebut.
Pelibatan Ahli Gizi Diperkuat Lewat MoU Resmi
Sejak masa awal perencanaan MBG, Persagi menegaskan bahwa para ahli gizi telah terlibat dalam diskusi teknis. Sekretaris Jenderal Persagi, Trina Astuti, menyebut keterlibatan tersebut sudah berlangsung bahkan sebelum bentuk strukturalnya ditetapkan. “Orang per orang sudah dihubungi untuk berdiskusi terkait rencana pelaksanaan MBG,” ujarnya.
Kini, keterlibatan tersebut diformalkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Persagi dan Badan Gizi Nasional (BGN).
MoU itu akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama (PKS) untuk membangun kerja sama yang lebih terstruktur. Persagi menegaskan bahwa banyak anggotanya kini sudah direkrut untuk mendukung pelaksanaan MBG di lapangan.
Ketua Umum Persagi, Ir. Doddy Izwardy, menambahkan bahwa proses pembahasan kebutuhan tenaga ahli gizi di setiap provinsi masih berjalan dalam penyusunan PKS. Pemetaan kebutuhan tenaga dilakukan bersama asosiasi perguruan tinggi gizi dan Poltekkes di seluruh Indonesia.
Kebutuhan Tenaga Gizi Terus Disiapkan
Doddy menjelaskan bahwa setiap tahun banyak lulusan baru bidang gizi yang siap terlibat dalam pelaksanaan MBG. Namun, mereka tetap membutuhkan edukasi serta pembekalan tambahan terkait kondisi kerja di SPPG. “PERSAGI lah yang membina anggota. Kami berikan pembekalan supaya mereka siap bekerja di SPPG,” ujarnya.
Pembekalan tersebut mencakup pemahaman teknis mengenai standar keamanan pangan, tata kelola menu, hingga manajemen risiko kontaminasi. Dengan demikian, tenaga gizi yang diterjunkan ke lapangan diharapkan mampu menerapkan standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Persagi menilai bahwa keberadaan tenaga ahli gizi di setiap titik layanan MBG merupakan langkah krusial untuk menjaga kualitas makanan. Pengawasan lapangan oleh tenaga terlatih disebut menjadi salah satu elemen paling penting dalam mencegah kesalahan produksi yang bisa memicu kasus keracunan.
Realitas Risiko dan Upaya Pencegahannya
Meski berbagai upaya telah dilakukan, Persagi tetap mengingatkan bahwa target nol insiden keracunan adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai secara absolut.
Faktor ketidaksempurnaan dalam rantai produksi makanan, perubahan kondisi lingkungan, hingga perilaku manusia membuat risiko tetap ada. Sikap realistis ini dianggap perlu agar publik memahami bahwa upaya pencegahan tidak berarti tidak akan pernah terjadi insiden.
Namun demikian, organisasi tersebut menekankan bahwa komitmen pemerintah, standar yang ketat, dan pelibatan tenaga profesional sudah menjadi langkah kuat untuk meminimalkan risiko. Pemerintah juga diminta menjaga konsistensi dalam penerapan pengawasan di semua daerah agar kualitas MBG tetap setara.
Dengan penguatan regulasi, kolaborasi antarinstansi, dan keterlibatan ahli gizi secara langsung, Persagi yakin bahwa risiko keracunan dapat ditekan semaksimal mungkin meskipun tidak bisa dihapus sepenuhnya. Program MBG pun diharapkan tetap berjalan dengan aman, berkualitas, dan memberikan manfaat gizi yang signifikan bagi masyarakat.
