JAKARTA - Perjalanan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045 diwarnai berbagai megatren global.
Perubahan iklim, persaingan sumber daya alam, urbanisasi, pemanfaatan luar angkasa, dan disrupsi teknologi menjadi tantangan utama yang akan membentuk wajah bangsa di masa depan.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menekankan bahwa birokrasi Indonesia harus lincah dan adaptif terhadap dinamika global.
“Birokrasi Indonesia harus berpikir jauh ke depan, namun juga siap meninjau ulang kebijakan. ASN ke depan harus mampu berpikir lintas batas, mengambil keputusan berbasis bukti, dan bekerja dengan dukungan big data terintegrasi,” ujarnya.
Pernyataan ini disampaikan Rini dalam penandatanganan kesepakatan bersama pengampu sasaran dan agenda Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2029 di Jakarta, Selasa.
Ia menegaskan, reformasi birokrasi bukan sekadar agenda internal, melainkan instrumen strategis pembangunan nasional yang menentukan kemampuan pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan secara cepat dan berdampak bagi masyarakat.
Desain Besar Reformasi Birokrasi 2025–2045
Indonesia kini memasuki fase baru Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045, yang akan menentukan keberhasilan negara menjadi maju, inovatif, dan berdaya saing global.
Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional ini berperan sebagai peta strategis untuk memastikan pemerintahan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan global yang terus berubah.
Selama dua dekade terakhir, reformasi birokrasi telah memberikan fondasi penting bagi sistem pemerintahan.
Penyederhanaan struktur organisasi, transformasi jabatan fungsional, dan penguatan akuntabilitas kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) menjadi tonggak utama.
Selain itu, konsolidasi pelayanan publik dan peningkatan kapasitas digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah diterapkan di 91 persen kementerian/lembaga. Capaian ini menunjukkan reformasi birokrasi bukan sekadar wacana, melainkan investasi strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Transformative Governance dan Kolaborasi Lintas Sektor
Rini menegaskan, memasuki fase Desain Besar Reformasi Birokrasi 2025–2045, birokrasi harus bergerak dari “business as usual” menuju transformative governance. Pendekatan ini menekankan integrasi lintas sektor, partisipasi pemangku kepentingan, dan penciptaan nilai tambah bagi masyarakat.
“Birokrasi yang berdampak dapat tercapai apabila kita bekerja secara kolaboratif untuk tujuan nasional bersama. Apa yang kita kerjakan bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujar Rini.
Kolaborasi ini mencakup kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, menambahkan, lima dokumen kesepakatan bersama telah disusun untuk periode 2025–2029.
Dokumen ini mencerminkan lima arah besar reformasi birokrasi, menjadi wujud konkret tata kelola kolaboratif yang melibatkan pengampu sasaran dan agenda tingkat meso.
Reformasi Birokrasi sebagai Agenda Nasional Bersama
Penandatanganan kesepakatan ini menegaskan soliditas antarkementerian/lembaga dan komitmen kolektif untuk bekerja dalam satu orkestrasi transformasi.
Reformasi birokrasi kini bukan lagi agenda sektoral, melainkan gerakan nasional yang menggabungkan kekuatan lintas pemangku kepentingan.
Erwan menekankan, birokrasi yang lincah, berintegritas, dan melayani masyarakat merupakan kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan kolaborasi yang konsisten, pemerintah diharapkan mampu menyesuaikan kebijakan secara cepat, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat luas.
Rini mengajak semua pihak untuk berkomitmen dan terlibat aktif dalam reformasi birokrasi.
Dukungan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan akan mempercepat transformasi birokrasi, sehingga ASN mampu bekerja berbasis bukti, berpikir lintas batas, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik.
Transformasi birokrasi juga mendorong pemerintah bergerak lebih cepat menghadapi disrupsi teknologi, urbanisasi global, dan perubahan sosial-ekonomi.
Dengan pemikiran strategis dan adaptasi berkelanjutan, birokrasi Indonesia diharapkan mampu menjaga daya saing bangsa dalam kancah global.
Kesimpulannya, reformasi birokrasi bukan sekadar reformasi internal, tetapi instrumen penting dalam pembangunan nasional. Birokrasi yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, menghadapi megatren global, dan memastikan kesejahteraan seluruh masyarakat.
