JAKARTA - Komisi III DPRD Kaltara menegaskan komitmennya mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan.
Kabupaten Nunukan menjadi sorotan utama karena infrastruktur dasar di sana dinilai masih jauh dari ideal.
Anggota Komisi III, Rismanto, menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di perbatasan tidak boleh sekadar agenda tahunan tanpa kemajuan nyata.
“Kondisi jalan lintas kecamatan, akses ke desa-desa terdalam, dan fasilitas publik masih jauh dari standar,” ujarnya.
Menurut Rismanto, kerusakan infrastruktur di Nunukan merupakan ironi di tengah semangat percepatan pembangunan nasional.
“Nunukan ini adalah beranda negara. Namun kenyataannya, banyak akses jalan vital masih rusak berat,” kata dia usai rapat paripurna.
Kondisi Jalan dan Fasilitas Masih Memprihatinkan
Laporan kerusakan terus masuk ke Komisi III dari berbagai kecamatan, termasuk Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Krayan Selatan, hingga pesisir Sebatik.
Rismanto menyoroti bahwa kondisi ini menghambat konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Alasan keterbatasan anggaran sering menjadi jawaban dari pemerintah daerah.
“Yang dibutuhkan sekarang bukan lagi alasan, tetapi roadmap dan komitmen yang jelas. Infrastruktur adalah penentu masa depan Nunukan,” tegas politisi Partai NasDem ini.
Sebagai wilayah perbatasan, Nunukan memiliki peran strategis bagi keamanan nasional, distribusi logistik, dan konektivitas antarwilayah. Kurangnya perhatian terhadap infrastruktur dapat menghambat potensi ekonomi dan mengurangi efektivitas fungsi strategis wilayah ini.
Perlunya Dukungan Lebih dari Pemerintah Pusat
Rismanto menekankan pentingnya intervensi dan dukungan kuat dari pemerintah pusat.
Program kementerian terkait harus memprioritaskan Nunukan sebagai wilayah yang memiliki peran vital bagi negara.
“Perbatasan ini bukan hanya halaman depan negara, tetapi juga wajah kita di mata dunia,” ujarnya.
Dukungan pemerintah pusat diperlukan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan.
Infrastruktur yang memadai juga akan mendukung keamanan nasional serta memperkuat konektivitas antarwilayah terpencil. Dengan akses jalan dan fasilitas publik yang baik, aktivitas ekonomi lokal dan mobilitas masyarakat dapat meningkat signifikan.
Strategi dan Roadmap untuk Pembangunan Nunukan
Rismanto menekankan perlunya roadmap yang jelas untuk pembangunan infrastruktur di Nunukan.
Setiap proyek harus memiliki target terukur dan jangka waktu yang realistis untuk memastikan progres yang terlihat.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, dan DPRD menjadi kunci keberhasilan percepatan pembangunan.
Pendanaan, pengawasan, dan prioritas program harus selaras agar semua wilayah strategis perbatasan mendapatkan perhatian.
Selain jalan dan fasilitas publik, sektor lain seperti transportasi, listrik, dan komunikasi juga memerlukan intervensi serius. Perbaikan menyeluruh akan menjadikan Nunukan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan keamanan di masa depan.
Program pembangunan yang berkelanjutan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan menunjukkan kehadiran negara. “Pemerintah pusat harus lebih melek terhadap kondisi perbatasan, bukan hanya melihat dari perspektif administratif,” kata Rismanto.
Nunukan Perlu Infrastruktur Strategis
Nunukan sebagai beranda negara membutuhkan perhatian nyata untuk infrastruktur dasar dan fasilitas publik.
Dukungan dari pemerintah pusat, roadmap jelas, dan pengawasan berkelanjutan menjadi syarat utama percepatan pembangunan.
Komisi III DPRD Kaltara menegaskan komitmen untuk terus mendorong pemerintah menghadirkan kehadiran negara yang nyata di wilayah perbatasan. Dengan langkah ini, Nunukan dapat berfungsi optimal sebagai wilayah strategis bagi keamanan, ekonomi, dan konektivitas nasional.
