UPDATEINDONESIA.ID — Badan Legislatif DPR RI kembali menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk melanjutkan pembahasan daftar inventarisasi masalah RUU Pengaturan Reforma Agraria. Rapat yang digelar di ruang Baleg DPR, Jakarta, Jumat (18/9/2026), dipimpin Ketua Baleg Bob Hasan dan Wakil Ketua Iman Sukri.
Rapat dipimpin langsung Ketua Baleg DPR Bob Hasan didampingi Wakil Ketua Baleg Iman Sukri. Pemerintah mengirimkan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej dan Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan.
Pembahasan Lanjutan dari DIM Nomor 286
Iman Sukri mengawali rapat dengan menyampaikan bahwa panja sebelumnya telah membahas sebagian DIM RUU tersebut. Pembahasan pada Kamis (17/9) berhenti di DIM nomor 286.
"Perlu kami informasikan rapat panja kemarin sudah membahas sampai DIM nomor 286, untuk itu hari ini kita lanjutkan pembahasan bersama pemerintah," ujar Iman.
Ia meminta persetujuan forum terkait durasi rapat hari itu. Rapat panja akan berlangsung hingga pukul 17.00 WIB.
"Rapat panja hari ini akan berlangsung sampai pukul 17.00 WIB dan apabila belum selesai akan dilanjutkan sesuai kesepakatan rapat, apa bisa disetujui?" tanya Iman.
Seluruh peserta rapat menyatakan setuju. Dengan demikian, pembahasan DIM RUU Pengaturan Reforma Agraria dilanjutkan dari titik terakhir.
Kehadiran Pemerintah dan Mekanisme Panja
Kehadiran dua wakil menteri menandakan pemerintah mengikuti pembahasan pasal per pasal bersama Baleg. Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej dan Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan mewakili kementerian yang berkepentingan langsung dengan substansi reforma agraria.
Mekanisme panja memungkinkan pembahasan DIM dilakukan bertahap. Setiap nomor DIM dibahas bersama sebelum masuk ke tahap pengambilan keputusan di tingkat komisi atau paripurna.
Belum ada keterangan resmi mengenai berapa total DIM yang harus diselesaikan dalam RUU ini. Baleg juga belum menyampaikan target waktu penyelesaian pembahasan.
Apa yang Dipantau dari RUU Ini
RUU Pengaturan Reforma Agraria menyentuh tata kelola tanah dan penyelesaian sengketa agraria. Karena itu, pembahasan DIM menjadi penentu arah kebijakan yang akan dibawa ke tahap legislasi berikutnya.
Dua kementerian yang terlibat menunjukkan bahwa substansi RUU ini bersinggungan dengan urusan hukum dan pertanahan sekaligus. Pembahasan masih berjalan dan belum ada keputusan akhir atas keseluruhan DIM.