JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengimbangi pesatnya perkembangan digitalisasi sistem pembayaran dengan memperkuat literasi keuangan guna melindungi konsumen dari risiko kejahatan siber.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta, di sela Prima Executive Gathering 2026 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis, menjelaskan bahwa pertumbuhan sistem pembayaran digital yang cepat harus diiringi dengan pengamanan yang sepadan.
Menurutnya, ancaman kejahatan siber dan penipuan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan kartu maupun kebocoran data, menjadi risiko nyata.
Apabila tidak ditangani dengan baik, ancaman tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan menghambat perkembangan digitalisasi sistem pembayaran.
Salah satu sasaran program literasi tersebut adalah generasi muda yang menjadi pengguna utama layanan pembayaran digital.
Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus 2025 dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia mencapai 284,67 juta jiwa.
Dari total tersebut, sebanyak 68,98 persen merupakan generasi Z, milenial, dan post-generasi Z atau kelompok usia hingga sekitar 44 tahun.
Generasi Z menjadi kelompok terbesar dengan porsi 24,93 persen dari total populasi, disusul generasi milenial sebesar 24,34 persen.
Sementara itu, kelompok generasi Alpha dan Beta meningkat menjadi 19,65 persen dari sekitar 13 persen pada 2020.
Generasi Alpha juga diperkirakan mulai memasuki usia produktif dalam beberapa tahun mendatang sehingga akan memperbesar jumlah pengguna layanan digital di Indonesia.
Kelompok generasi tersebut tumbuh bersama penggunaan telepon pintar, media sosial, dan belanja daring sejak usia dini.
Kebiasaan mereka yang semakin jarang menggunakan uang tunai menjadi salah satu pendorong utama meningkatnya transaksi digital yang hampir berlipat ganda setiap tahun.
Bank Indonesia mencatat volume transaksi digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mencapai 12,55 miliar transaksi pada semester I 2026 atau tumbuh 100,12 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, hingga akhir Juni 2026, nilai transaksi QRIS tercatat mencapai Rp600,69 triliun atau meningkat 89,52 persen secara tahunan.
Karena itu, literasi keuangan dan perlindungan konsumen dinilai semakin penting seiring proyeksi lonjakan transaksi ritel digital hingga belasan kali lipat pada 2030 dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia 2030.
Dokumen tersebut memuat lima inisiatif utama, yakni penguatan infrastruktur, industri, inovasi, internasional, dan Rupiah Digital.
Kelima inisiatif tersebut diarahkan untuk membangun sistem pembayaran yang tangguh dan tertata hingga 2030.
Filianingsih menambahkan tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah membangun industri pembayaran agar bank dan pelaku non-bank dapat saling terhubung secara sehat.
Keterhubungan tersebut dinilai penting untuk menekan risiko intermediasi keuangan di luar sistem perbankan atau shadow banking.
Bank Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan dan keamanan sistem pembayaran, baik untuk transaksi ritel maupun transaksi bernilai besar pada masa mendatang.