JAKARTA - PT PLN (Persero) merancang pengadaan proyek pembangkit hidro secara sistem bundel dengan total daya mencapai 7.046 megawatt (MW) guna mengakselerasi realisasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Suroso Isnandar menyampaikan, skema pengadaan ini diformulasikan untuk mengurai kendala dalam tahapan pengadaan proyek pembangkit listrik tenaga air.
“Untuk mempercepat bottleneck di pengadaan, kami merancang pengadaan bundling,” kata Suroso dalam Indonesia Hydropower Summit 2026 di Jakarta, Rabu.
Berdasarkan data paparan PLN, paket pengadaan berskala besar bertajuk GIGA ONE Hydro ini mencakup Sumatera Peaker sebesar 1.071 MW serta Sumatera Baseload sebesar 1.800 MW.
Paket ini turut membawahi Kalimantan Peaker berkapasitas 150 MW, Kalimantan Baseload sebesar 825 MW, Sulawesi Baseload Tahap I sebesar 1.400 MW, hingga Sulawesi Baseload Tahap II dengan daya 1.800 MW.
"Saat ini, sekitar 1.000 MW dari paket Sumatera Peaker telah memasuki proses lelang," ujarnya.
Suroso memaparkan bahwa proyek Sumatera Baseload saat ini masih dalam tahap penyusunan studi kelayakan. Di sisi lain, paket Kalimantan Peaker, Kalimantan Baseload, serta dua fase Sulawesi Baseload tengah memasuki tahap pematangan berkas lelang.
Suroso mengungkapkan, PLN berniat melepas pengadaan Sumatera Baseload secara bertahap, yang diawali dengan kapasitas kisaran 350 MW.
“Sumatera Baseload yang seharusnya 1,8 GW akan kami luncurkan secara parsial, 350 MW terlebih dahulu,” ungkapnya.
Menurut Suroso, skema pengadaan secara bertahap tersebut dieksekusi dengan memperhitungkan kesiapan jaringan interkoneksi listrik Sumatera-Jawa, sehingga suplai listrik dari pembangkit dapat tersalurkan secara optimal ke dalam sistem kelistrikan.
Suroso menilai, skema pengadaan proyek dalam skala masif sanggup menciptakan efisiensi skala ekonomi, mendongkrak partisipasi pemain industri, serta melahirkan penawaran harga yang lebih kompetitif.
“Pesertanya makin banyak, makin kompetitif. Semakin besar skalanya, akan mendapatkan hasil yang lebih kompetitif,” ucap dia.
Model pengadaan ini menjadi bagian dari terobosan PLN untuk memangkas durasi pengembangan pembangkit hidro yang umumnya memakan waktu panjang, mulai dari studi kelayakan, proses perizinan, pengadaan, penyusunan kontrak jual beli listrik, penuntasan pembiayaan, hingga tahap konstruksi.
Dalam dokumen RUPTL 2025–2034, pengerjaan pembangkit listrik tenaga air maupun pembangkit listrik tenaga minihidro ditargetkan menyentuh total 11.689,99 MW yang tersebar pada 315 proyek.
Suroso menegaskan bahwa akselerasi pembangunan proyek hidro membutuhkan sokongan keandalan jaringan, kepastian payung hukum, stabilitas kontrak, serta pembagian porsi risiko yang proporsional antara PLN dan pihak pengembang.