JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menyatakan bahwa satu tahun penyelenggaraan Sekolah Rakyat mesti sanggup membukakan masa depan bagi anak-anak dari kalangan keluarga kurang mampu lewat jalur pendidikan bermutu serta berlegalitas resmi.
Dini mengutarakan hal tersebut di Jakarta, Rabu, ketika merespons evaluasi satu tahun berjalannya program Sekolah Rakyat.
"Sehingga lulusan Sekolah Rakyat dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja tanpa hambatan administratif," katanya.
Menurut Dini, Komisi VIII DPR RI turut berkomitmen memastikan agar ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Rakyat mengantongi keabsahan di mata hukum negara supaya tidak menghalangi kelanjutan studi maupun penyerapan di dunia kerja.
Dini menambahkan bahwa pihak dewan bakal mengawal sinkronisasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, serta pemerintah daerah lewat forum rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan, serta peninjauan rutin.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memaparkan bahwa sepanjang satu tahun masa operasional Sekolah Rakyat, para peserta didik berhasil mengukuhkan ratusan catatan prestasi di level daerah, nasional, sampai tingkat global.
Merujuk keterangan Mensos, selama kurun waktu 2025 anak didik Sekolah Rakyat mencatatkan empat prestasi kategori internasional, 674 prestasi tingkat nasional, 71 tingkat regional, 513 tingkat provinsi, 842 tingkat kabupaten/kota, 89 tingkat kecamatan, serta 1.347 tingkat sekolah.
Berbagai prestasi itu, menurut Saifullah Yusuf, membuktikan bahwa anak-anak yang tadinya mempunyai keterbatasan akses belajar ternyata mampu bertumbuh dan bersaing secara kompetitif apabila diberi ruang pendidikan yang layak.