JAKARTA - Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah memberlakukan sistem barcode (kode batang) susulan sebagai langkah guna menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar lebih tepat sasaran.
"Barcode yang diterbitkan Pemerintah Kota Palu akan menjadi lapisan penyaringan tambahan, melengkapi sistem subsidi tepat yang telah diterapkan Pertamina," kata Wali Kota Palu Hadianto Rasyid di Kota Palu, Selasa (4/8/2026).
Penerapan kode batang yang dirancang oleh Bank Tabungan Negara (BTN) itu diandalkan menjadi jalan keluar nyata penyaluran BBM subsidi agar kian tepat sasaran, utamanya di kawasan Kota Palu.
"Kami berharap penyaluran solar bersubsidi semakin tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak," harap dia.
Melalui aturan tersebut, tiap pemilik kendaraan pengguna solar bersubsidi diwajibkan mendaftarkan diri lewat Pemerintah Kota Palu dengan menyertakan kelengkapan data identitas beserta data kendaraan. Informasi itu nantinya menjadi pijakan verifikasi sebelum armada mendapatkan kode batang dari Pemerintah Kota Palu.
Di sisi lain, bagi kendaraan pengguna solar bersubsidi yang melewati Kota Palu tetapi berasal dari luar wilayah, skema pelayanannya masih dalam tahap perumusan.
Dalam hal ini Pertamina, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) beserta jajaran terkait bakal mengupayakan solusi terbaik supaya tidak merintangi kebutuhan publik maupun jalur distribusi logistik.
Hadianto menandaskan bahwa langkah ini tidak sekadar bermaksud menjamin subsidi energi terdistribusi secara tepat sasaran, melainkan juga bagian dari penataan area di sekeliling stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Menurut ia, antrean mengular kendaraan yang selama ini memakai bahu jalan saat menanti pengisian solar bersubsidi kerap memicu kemacetan, mengusik ketertiban lalu lintas, serta mempercepat laju kerusakan prasarana jalan.
Oleh sebab itu, pemberlakuan sistem kode batang susulan ini diharapkan mampu mengikis antrean kendaraan, menertibkan pemanfaatan bahu jalan, sekaligus menghadirkan skema distribusi solar bersubsidi yang lebih rapi, terbuka, dan akuntabel.