JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengutarakan bahwasanya pengembangan Trans Sumatra Railway atau jaringan rel kereta Trans Sumatra mampu menghadirkan simpul transportasi terpadu di pelbagai daerah demi memperkuat konektivitas sekaligus menopang mobilitas masyarakat secara berkelanjutan.
"Iya, (pengembangan jalur kereta Trans Sumatra dapat) terintegrasi dengan baik, aman, nyaman," kata Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub Risal Wasal ditemui di sela Seminar Nasional dan Pengukuhan Pengurus Pusat & Majelis Profesi dan Etik Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Masa Bakti 2025-2028 di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Risal menerangkan pengembangan Trans Sumatra Railway memprioritaskan pembangunan simpul transportasi yang saling terhubung satu sama lain secara optimal.
Berdasarkan penuturan Risal, Kementerian Perhubungan tidak secara spesifik membedah pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), melainkan mengedepankan simpul integrasi antarmoda yang aman, nyaman, serta mudah dijangkau oleh masyarakat luas.
"Saya tidak bicara TOD. Tapi bentuk simpul yang terintegrasi. Bisa hub dan lain-lain. TOD itu begitu bangunan tambahan lainnya, bisa hotel, bisa apa, justru kawasan pabrikan, gitu. Saya bicara simpulnya nih, suatu simpul integrasi," jelas Risal.
Risal menjamin bahwa pengembangan proyek Trans Sumatra Railway bakal melahirkan titik-titik simpul transportasi baru lewat bermacam model yang disesuaikan pada kebutuhan layanan serta karakteristik wilayah di Pulau Sumatera.
Titik simpul transportasi tersebut diharapkan sanggup memperkokoh integrasi antarmoda sehingga alur perpindahan penumpang maupun angkutan barang berjalan kian efisien serta mengerek konektivitas antarkawasan di Sumatera.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pengembangan mega proyek Trans Railway Sumatra (jalur rel kereta Trans Sumatra) untuk rute Banda Aceh menuju Bandar Lampung tidak akan menyandarkan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (4/6) Menhub menyampaikan pihak pemerintah tengah berburu pelbagai formulasi skema pembiayaan alternatif guna mengakselerasi pembangunan jaringan perkeretaapian tersebut.
"Kami tentu harus berinovasi ya, kami tidak tidak hanya menggantungkan dari anggaran pemerintah saja. Tapi kami harus berinovasi supaya kami bisa mendapatkan pendanaan di luar APBN," kata Menhub.
Proyek perintisan jalur kereta Trans Sumatra merupakan bagian dari tindak lanjut atas petunjuk Presiden Prabowo Subianto demi menggembleng jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa, terkhusus guna menopang sektor angkutan logistik yang lebih hemat biaya sehingga sanggup memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Pihak pemerintah telah membentuk tim khusus guna mengkaji pematangan jaringan kereta api Trans Sumatra yang membentang sepanjang sekitar 1.700 kilometer (km) untuk menghubungkan Banda Aceh sampai ke Bandar Lampung.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menuturkan bahwasanya pembentukan tim tersebut bertindak sebagai eksekusi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot jaringan rel perkeretaapian di luar Pulau Jawa.
Bobby membeberkan bahwa jajarannya bakal segera mengeksekusi kajian terkait proyek pembangunan jalur rel kereta tersebut bersama jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infrawil), Danantara, hingga Kementerian Perhubungan.
Adapun estimasi alokasi pendanaan proyek tersebut ditaksir menembus angka sekitar 25 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp350 triliun.
Saat ini kondisi jaringan rel aktif di daratan Sumatra masih terfragmentasi dan belum tersambung secara utuh. KAI mematok pembangunan koridor Banda Aceh-Besitang sebagai fokus prioritas utama pada tahap awal proyek Trans Sumatera tersebut.