JAKARTA - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sufmi Dasco Ahmad, mengadakan pertemuan tatap muka lewat audiensi bersama jajaran pengurus Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia-Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) bertempat di area gedung parlemen, Jakarta, hari Kamis, dengan agenda mendengarkan serta memberikan komitmen penuh untuk menindaklanjuti berbagai masukan yang disuarakan.
Agenda audiensi tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Eka Putri Handayani beserta jajaran pengurusnya, didampingi oleh Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian.
Eka mengungkapkan bahwa organisasi IGTKI menaungi sekitar 350 ribu anggota yang tersebar luas di seluruh penjuru wilayah nusantara.
"Alhamdulillah, kami sudah diterima dengan baik oleh Wakil Ketua DPR, Bapak Dasco. Tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang sudah mau menerima kami dengan baik," ujar Eka selepas kegiatan audiensi berlangsung.
Ia menyatakan terdapat sejumlah poin penting aspirasi dari IGTKI yang disampaikan kepada pimpinan parlemen berkaitan dengan kondisi tingkat kesejahteraan para tenaga pendidik taman kanak-kanak.
Sebagian besar di antaranya menyoroti status mayoritas guru TK yang masih berstatus sebagai tenaga honorer lantaran bernaung di bawah yayasan atau sekolah TK swasta.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa para pengajar TK tersebut menaruh harapan besar agar memperoleh kesempatan pengangkatan status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Di samping itu, pihaknya juga berharap program penyetaraan atau inpassing dapat diberlakukan secara merata bagi seluruh guru TK di Indonesia.
"Kami IGTKI PGRI mendukung semua program pemerintah, khususnya juga yang kaitannya dengan taman kanak-kanak adalah Wajib Belajar 13 Tahun dapat dicanangkan mulai dari taman kanak-kanak, yaitu TK B," katanya.
Sementara itu, pihak Dewan Kehormatan IGTKI Suhendri menyatakan bahwa pihaknya turut mendorong agar lembaga legislatif dapat segera merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Hal tersebut didasari oleh pentingnya keberadaan regulasi perlindungan dan advokasi pendidikan di daerah agar anak-anak generasi penerus bangsa bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak guna mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.
Selain itu, pihak pengurus juga mendorong adanya program peningkatan kompetensi tenaga pendidik secara lebih komprehensif, baik melalui jalur formal maupun nonformal, khususnya bagi para guru yang bertugas di wilayah daerah.
Pasalnya, menurut keterangan tersebut, hingga saat ini masih banyak tenaga pengajar di tingkat TK yang memiliki latar belakang kualifikasi pendidikan formal tamatan tingkat SMA atau SMK saja.
"Memang sudah ada program pemerintah untuk peningkatan kompetensi melalui jalur S1, tapi kalau bisa dicanangkan lebih luas juga akan lebih baik," ungkap Suhendri.
Dalam kesempatan yang sama, ia turut memaparkan bahwa masih banyak fasilitas sekolah atau lembaga TK yang belum tersentuh oleh program akreditasi resmi.
Menurut pandangannya, proses akreditasi tersebut juga sangat esensial untuk diperluas jangkauannya hingga menyasar lembaga-lembaga pendidikan di daerah-daerah terpencil.
"Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah atas dukungannya terhadap guru-guru TK khususnya. Kami akan berjuang lebih keras lagi agar bisa nanti tercapai Indonesia Emas 2045," tutupnya.