JAKARTA - Kementerian ESDM bersama PLN melanjutkan program Bantuan Penyambungan Listrik bagi Rumah Tangga Miskin (BPBL).
Program ini menyasar keluarga prasejahtera yang belum memiliki akses listrik, memastikan kehadiran negara di seluruh pelosok Tanah Air.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menekankan pentingnya program ini untuk keadilan energi.
“Ada saudara-saudara kita yang memang sudah ada jaringan listrik tapi tidak bisa pasang sambung ke rumah karena tidak mampu. Pemerintah hadir mengatasi itu,” ujarnya.
Bahlil menambahkan, pengalaman masa lalu menjadi motivasi utama.
“Tidak mau lagi apa yang pernah kita rasakan—sekolah tidak ada listrik—terjadi pada generasi mendatang,” katanya, menekankan urgensi listrik bagi pendidikan dan kualitas hidup.
Capaian Nasional Program BPBL
Hingga September 2025, sebanyak 135.482 keluarga prasejahtera ditetapkan sebagai calon penerima BPBL dari target 215.000 rumah tangga. Penerima mendapatkan penyambungan listrik gratis, termasuk instalasi dan biaya awal yang sebelumnya menjadi kendala.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan rasio elektrifikasi nasional.
“Rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 99 persen, namun masih ada wilayah yang perlu perhatian khusus,” jelas Bahlil, menyoroti disparitas antara wilayah urban dan daerah terpencil.
Fokus Penyaluran di Papua Barat
Salah satu wilayah prioritas adalah Papua Barat, dengan target 4.550 rumah tangga kurang mampu menerima BPBL tahun ini.
Di Kabupaten Fakfak, hampir 500 rumah akan dipasangi sambungan listrik gratis tanpa biaya tambahan.
Bahlil menegaskan, tujuan jangka panjang adalah seluruh kampung di Fakfak terang pada tahun 2027.
“Jadi kita memang masih membutuhkan banyak hal. Target kami, tahun 2027, seluruh kampung di Fakfak harus terang,” tegasnya.
Program ini tidak hanya memberikan akses listrik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Listrik memungkinkan anak-anak belajar lebih baik, mendukung usaha rumah tangga, dan membuka peluang ekonomi lokal.
Dampak Sosial dan Keberlanjutan Program
BPBL akan terus dijalankan di daerah yang rasio elektrifikasinya masih rendah.
Langkah ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesenjangan pembangunan antarwilayah dan pemerataan akses energi.
Bahlil menegaskan, listrik simbol kehadiran negara bagi warga yang selama ini tertinggal.
“Pemerintah hadir untuk memastikan semua warga Indonesia bisa merasakan manfaat pembangunan,” ujarnya.
Penyambungan listrik gratis juga membantu keluarga prasejahtera mengurangi biaya rumah tangga.
Kualitas hidup meningkat, pendidikan terbantu, kesehatan dan kegiatan ekonomi warga menjadi lebih optimal.
PLN bersama Kementerian ESDM memastikan distribusi BPBL tepat sasaran dan transparan.
Data calon penerima selalu diperbarui menyesuaikan kondisi lapangan dan jumlah rumah tangga yang membutuhkan bantuan.
Program ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah menghadirkan energi bagi seluruh rakyat.
Bahlil menegaskan, keadilan energi harus dirasakan tidak hanya di kota besar, tetapi juga di pelosok.
BPBL juga diharapkan mendorong pembangunan ekonomi lokal di wilayah terpencil.
Usaha mikro, kecil, dan menengah akan terbantu dengan akses listrik, membuka peluang kerja baru dan produktivitas.
Menuju Indonesia Terang dan Merata
Program BPBL menjadi bagian strategi pemerintah untuk pemerataan pembangunan nasional.
Dengan dukungan PLN dan Kementerian ESDM, setiap rumah tangga prasejahtera mendapat listrik tanpa biaya awal.
Bahlil menekankan keberhasilan program bukan sekadar jumlah sambungan listrik, tetapi dampak sosial dan ekonomi.
“Listrik hadir untuk meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. Program ini bukan sekadar angka, tetapi kehadiran negara di setiap rumah,” ujarnya.
Dengan program ini, pemerintah berkomitmen mewujudkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pelaksanaan BPBL berkelanjutan diharapkan menutup kesenjangan elektrifikasi di seluruh wilayah, terutama Papua Barat, Fakfak, dan daerah terpencil lain.