JAKARTA - Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan adalah sistem asuransi yang dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia.
“BPJS Kesehatan itu untuk semua rakyat Indonesia, baik dari lapisan paling rendah sampai yang tinggi, tentu dengan klaim dan premi yang berbeda-beda,” ujar Dante di Jakarta, Selasa. Pernyataan ini menekankan sifat universal program JKN.
Dante menambahkan bahwa BPJS Kesehatan juga melayani kalangan menengah dan perusahaan besar, menunjukkan fleksibilitas sistem asuransi ini.
Menanggapi Pernyataan Menkes Budi
Pernyataan Wamenkes ini menanggapi usulan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, yang mendorong agar BPJS Kesehatan difokuskan untuk masyarakat menengah ke bawah. Menurut Menkes Budi, kalangan mampu sebaiknya menggunakan asuransi swasta.
“Itu terpeleset, karena perusahaan besar seperti Pertamina dan PLN tetap kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Artinya, BPJS tetap boleh digunakan semua,” kata Dante. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya inklusivitas sistem JKN.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa BPJS bukan hanya untuk masyarakat kurang mampu, tetapi juga bisa menjadi pilihan bagi seluruh warga negara.
Rencana Sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)
Dante menjelaskan rencana implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di rumah sakit. KRIS akan dibagi menjadi dua kelas, dengan fasilitas standar yang dapat ditingkatkan melalui sistem top-up.
“Nanti masuk rumah sakit, jenis layanan bisa top-up. Misalnya ingin kelas VIP, BPJS tinggal menambahkan top-up saja,” jelas Dante. Sistem ini memberikan fleksibilitas bagi peserta dengan kemampuan finansial berbeda.
Pendekatan KRIS diharapkan meningkatkan kenyamanan pasien tanpa menghilangkan prinsip perlindungan kesehatan universal.
Keberlanjutan BPJS Kesehatan
Sementara itu, Menkes Budi sebelumnya menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan atau sustainability BPJS Kesehatan. Fokus pada masyarakat menengah ke bawah dianggap dapat memperkuat pembiayaan sistem.
“BPJS enggak usah cover yang kaya-kaya. Yang kaya biar diambil swasta,” ujar Budi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI. Ia menilai strategi ini membantu menjaga stabilitas keuangan program JKN.
Meski demikian, Wamenkes Dante menegaskan bahwa prinsip inklusivitas tetap penting agar seluruh lapisan masyarakat tetap terlindungi.
BPJS untuk Semua, Fleksibilitas Layanan Tetap Terjaga
Sistem JKN memungkinkan peserta dari semua lapisan menggunakan BPJS sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial. Pengaturan kelas rawat inap dengan opsi top-up memberikan solusi untuk menyesuaikan fasilitas dengan kapasitas peserta.
Kerja sama BPJS dengan perusahaan besar membuktikan bahwa program ini tidak terbatas untuk kelompok ekonomi tertentu saja. Dengan demikian, tujuan universal healthcare tetap bisa dijalankan.
Selain itu, transformasi digital dan inovasi layanan BPJS juga meningkatkan kualitas dan kepuasan peserta, memastikan perlindungan kesehatan dapat diakses secara efisien dan transparan.
Tantangan dan Upaya Mengatasi Tunggakan Iuran
BPJS Kesehatan menghadapi tantangan terkait tunggakan iuran peserta, terutama di kalangan masyarakat kurang mampu. Beberapa langkah, termasuk kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi, dilakukan untuk menagih tunggakan dan memperkuat pembiayaan program.
Cak Imin menyebutkan, tunggakan 23 juta peserta BPJS akan dihapuskan sebagai bagian dari reformasi sistem, sehingga peserta dapat kembali menikmati layanan kesehatan tanpa hambatan administratif.
Langkah-langkah ini sekaligus mendukung keberlanjutan sistem JKN dengan memastikan bahwa peserta tetap terdaftar dan mendapatkan perlindungan kesehatan.
Kesimpulan: Inklusivitas dan Keberlanjutan JKN
BPJS Kesehatan tetap menjadi program asuransi yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari masyarakat lapisan bawah hingga karyawan perusahaan besar, seluruh peserta dapat memanfaatkan JKN sesuai kemampuan dan kebutuhan.
Sistem KRIS dan opsi top-up meningkatkan fleksibilitas layanan, sementara langkah menjaga keberlanjutan memastikan BPJS tetap kuat untuk jangka panjang.
Dengan kolaborasi pemerintah, BPJS, dan sektor swasta, program ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan akses kesehatan universal di Indonesia.