JAKARTA - Langkah Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim memasuki fase baru dengan peluncuran Peta Jalan dan Panduan Aksi Ekosistem Karbon Biru Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim ke-30 PBB (COP30) di Belém, Brasil.
Peluncuran ini menandai upaya pemerintah memperluas kontribusi sektor pesisir dalam agenda mitigasi dan adaptasi iklim nasional.
Dalam forum internasional tersebut, Indonesia ingin menunjukkan bahwa pengelolaan ekosistem laut tidak dapat dipisahkan dari upaya meredam dampak perubahan iklim. Pendekatan yang menghubungkan darat dan laut menjadi landasan penting untuk memaksimalkan potensi karbon biru sebagai bagian dari strategi iklim jangka panjang.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa dokumen ini menjadi bukti kepemimpinan Indonesia dalam mengintegrasikan kebijakan berbasis pengetahuan ilmiah dengan kerja sama global. Ia menyatakan bahwa kontribusi karbon biru harus masuk dalam sistem nilai ekonomi karbon dan pasar karbon nasional secara utuh.
Integrasi Karbon Biru dalam Komitmen Iklim Indonesia
Peluncuran dokumen ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH).
Sinergi kedua kementerian tersebut menjadi dasar penting untuk memastikan ekosistem pesisir dan laut mendapat porsi yang sesuai dalam perencanaan iklim nasional.
Dokumen peta jalan ini memperkuat posisi karbon biru dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia.
SNDC merupakan komitmen yang diajukan kepada komunitas internasional terkait upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan memasukkan ekosistem pesisir secara lebih terstruktur, Indonesia menunjukkan arah kebijakan yang lebih komprehensif.
Hingga kini, ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa asin diakui sebagai penyerap karbon alami yang sangat efektif. Integrasi ketiga ekosistem ini ke dalam SNDC, yang telah dikirimkan ke Sekretariat Konvensi Perubahan Iklim, menjadi langkah maju dalam memperkuat ketahanan iklim sekaligus mendukung pengurangan emisi nasional.
Penyelarasan dokumen ini dengan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) juga selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025. Kerangka NEK memberikan landasan ekonomi bagi berbagai instrumen karbon, termasuk perdagangan emisi dan offset, yang kini semakin dibutuhkan untuk mendukung pembiayaan iklim.
Ekosistem Karbon Biru sebagai Aset Strategis
Selain memperkuat kebijakan nasional, peta jalan karbon biru juga dipandang sebagai fondasi baru dalam arsitektur iklim Indonesia. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa peta jalan ini bukan sekadar dokumen kebijakan, tetapi kerangka aksi strategis yang menjembatani ilmu pengetahuan, kebijakan, dan pendanaan.
"Ekosistem karbon biru adalah aset iklim yang sangat berharga bagi Indonesia. Peta jalan ini bukan hanya panduan kebijakan, tetapi kerangka aksi yang menghubungkan sains, kebijakan, dan pendanaan untuk memastikan kualitas dan integritas ekosistem karbon biru dalam sistem nilai ekonomi karbon nasional," ujar Sakti Wahyu Trenggono.
Ia menambahkan bahwa penyatuan pandangan terhadap tiga ekosistem karbon biru dalam satu sistem pesisir akan memberikan manfaat berlapis. Selain memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati, kebijakan ini juga mendukung ketahanan wilayah pesisir serta membuka peluang ekonomi biru yang berkelanjutan.
Ekosistem karbon biru selama ini dikenal memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas lingkungan. Mangrove, misalnya, bukan hanya menjadi penyerap karbon yang sangat efektif, tetapi juga melindungi garis pantai dari abrasi.
Sementara padang lamun berperan penting dalam mendukung kehidupan biota laut dan menstabilkan sedimen dasar laut.
Landasan Kebijakan Baru untuk Aksi Iklim Nasional
Kehadiran peta jalan karbon biru memberikan arah yang lebih terstruktur bagi implementasi kebijakan iklim nasional. Melalui integrasi berbagai ekosistem pesisir ke dalam strategi nasional, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh potensi mitigasi dapat dimaksimalkan.
Komitmen ini juga memperkuat pesan bahwa pelestarian ekosistem laut bukan hanya tugas lingkungan, tetapi bagian integral dari kebijakan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
Dengan penguatan kerangka kebijakan dan sistem pendanaan, Indonesia semakin siap memasuki era ekonomi karbon yang menempatkan keberlanjutan sebagai prioritas utama.
Peluncuran ini diharapkan menjadi basis koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas lokal, hingga masyarakat internasional. Kolaborasi yang semakin kuat diperlukan untuk menjaga integritas ekosistem karbon biru, yang menjadi modal penting bagi Indonesia dalam memperkuat ketahanan iklim.
Dengan langkah ini, Indonesia menunjukkan arah baru dalam tata kelola iklim nasional: mengutamakan sinergi antara ilmu pengetahuan, kebijakan, dan aksi nyata di lapangan—serta memastikan bahwa sumber daya pesisir terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang.