JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara menanggapi polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau yang dikenal dengan nama Whoosh, yang belakangan kembali menjadi sorotan publik.
Prabowo meminta agar masyarakat tidak perlu memperpanjang perdebatan mengenai masalah keuangan proyek tersebut. Menurutnya, pemerintah telah mempelajari dan menyiapkan langkah untuk menanggung seluruh tanggung jawab finansialnya.
“Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” ujar Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta.
Pernyataan Prabowo ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat akan menuntaskan persoalan utang proyek strategis nasional tersebut tanpa membiarkan keresahan publik berlarut-larut.
Presiden Pastikan Pemerintah Mampu Tanggung Beban Finansial
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia bukan negara sembarangan, dan dirinya telah melakukan perhitungan matang terhadap kemampuan negara dalam melunasi utang proyek KCJB. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang meragukan kapasitas pemerintah dalam menyelesaikan kewajiban tersebut.
Menurutnya, pemerintah memiliki mekanisme yang kuat dalam mengelola beban keuangan, terutama pada proyek infrastruktur yang dianggap memiliki nilai strategis jangka panjang bagi rakyat.
“Jadi jangan khawatir, saya sudah hitung kemampuan negara. Tidak usah cemas. Siapa yang tanggung jawab? Ya presiden, pemerintah. Semua sudah kami pelajari,” tegasnya.
Ia juga meminta agar PT KAI (Persero) sebagai operator proyek dan masyarakat luas tidak perlu merasa cemas, sebab langkah-langkah konkret telah dipersiapkan.
Transportasi Publik Harus Dilihat dari Manfaat, Bukan Untung Rugi
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa transportasi publik seperti KCJB tidak seharusnya diukur hanya dari sisi keuntungan finansial semata. Ia menilai proyek transportasi massal memiliki nilai sosial dan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi kemacetan, menekan emisi, dan mempercepat konektivitas antarwilayah.
“Semua transportasi publik di dunia itu jangan dihitung untung-ruginya. Hitunglah manfaat enggak untuk rakyat,” tutur mantan Danjen Kopassus itu.
Prabowo juga menegaskan bahwa setiap sarana transportasi publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara, khususnya tanggung jawab presiden sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan. Dengan demikian, pemerintah wajib memastikan proyek-proyek vital tersebut terus berjalan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.
AHY Laporkan Skema Penyelesaian Utang ke Presiden
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menemui Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan perkembangan pembahasan restrukturisasi utang KCJB.
AHY menjelaskan bahwa pihaknya bersama sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait — mulai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), hingga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian — telah mencapai kesepakatan bersama mengenai skema penyelesaian utang proyek kereta cepat tersebut.
“Sebentar ya. Ini saya mau ke istana dulu, sudah ditunggu Bapak Presiden,” kata AHY singkat saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Jakarta.
Langkah AHY ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat penyelesaian administrasi dan keuangan proyek KCJB yang sebelumnya menjadi tanggungan lintas kementerian.
Pemerintah Fokus pada Keberlanjutan dan Manfaat Proyek
Pernyataan tegas Presiden Prabowo menjadi titik balik penting dalam arah kebijakan pengelolaan proyek Whoosh. Ia menegaskan bahwa penyelesaian utang bukan semata soal angka di atas kertas, tetapi tentang tanggung jawab negara terhadap keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Dengan sikap yang tegas tersebut, Prabowo berharap perdebatan publik terkait utang KCJB dapat segera mereda. Pemerintah, menurutnya, akan fokus memastikan proyek Whoosh terus beroperasi optimal dan menjadi bukti nyata kemajuan transportasi modern di Indonesia.
Melalui pendekatan tanggung jawab dan efisiensi, pemerintah berkomitmen menjaga agar proyek strategis nasional seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang luas bagi masyarakat.