JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah strategis dalam mempercepat pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang akan mengawal percepatan penyiapan lahan dan bangunan di berbagai daerah.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan tepat waktu dan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Fokus Pemerintah pada Percepatan Lahan dan Infrastruktur
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa program Kopdeskel Merah Putih merupakan salah satu instruksi langsung dari Presiden yang harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Tito menjelaskan pentingnya percepatan penyiapan lahan dan pembangunan fisik agar program ini segera memberikan manfaat bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
“Bahwa ini (Kopdeskel Merah Putih) adalah perintah Bapak Presiden, Program Strategis Nasional (yang harus didukung oleh Pemda),” kata Tito.
Untuk mempercepat proses tersebut, Kemendagri membentuk satgas yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi di lapangan. Satgas ini akan berperan memastikan setiap daerah dapat menyiapkan lokasi, fasilitas, serta sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun Kopdeskel sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Satgas Dipimpin Dua Wakil Mendagri
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, Tito menunjuk Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Wamendagri Akhmad Wiyagus sebagai pimpinan satgas percepatan Kopdeskel Merah Putih. Kedua pejabat tinggi tersebut akan memimpin koordinasi lintas unit di Kemendagri serta melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Satgas juga akan didukung oleh pejabat tinggi Kemendagri lainnya yang berperan dalam memantau perkembangan di tiap wilayah. Dengan mekanisme ini, diharapkan tidak hanya mempercepat proses administrasi dan teknis, tetapi juga mendorong sinergi antarlembaga dalam mendukung keberhasilan program Kopdeskel.
Langkah pembentukan satgas ini disampaikan langsung oleh Mendagri Tito saat memimpin Rapat Internal Percepatan Penyiapan Lahan dan Bangunan Kopdeskel Merah Putih di Ruang Rapat Mendagri, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Tito menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antarunit teknis, serta perlunya komunikasi yang terbuka antara pusat dan daerah agar setiap kendala yang dihadapi di lapangan dapat segera diatasi.
Pemda Diminta Aktif Laporkan Progres dan Hambatan
Selain membentuk satgas, Kemendagri juga akan menggelar rapat teknis rutin bersama pemerintah daerah untuk mengevaluasi perkembangan proyek di setiap wilayah.
Tito menugaskan agar satgas yang baru dibentuk dapat menyusun laporan berkala mengenai capaian daerah, baik yang telah menunjukkan progres signifikan maupun yang masih menghadapi hambatan di lapangan.
Dengan adanya sistem pemantauan ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kesiapan lahan dan bangunan untuk Kopdeskel Merah Putih. Data dari lapangan akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala yang menghambat percepatan.
“(Kita) lihat progresnya saja. Progresnya sudah nyampai belum, yang kira-kira kabupaten/kota progresnya lamban (akan) didatangi (ditinjau),” ujar Tito.
Menurut Tito, pendekatan ini bertujuan memastikan program dapat berjalan sesuai target sekaligus memberikan ruang pembinaan bagi daerah yang menghadapi kesulitan dalam tahap pelaksanaan.
Kopdeskel Merah Putih Dorong Ekonomi Lokal
Program Kopdeskel Merah Putih merupakan inisiatif strategis nasional yang dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Melalui pembentukan koperasi yang berbasis komunitas lokal, pemerintah berharap kegiatan ekonomi masyarakat dapat tumbuh lebih inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.
Program ini diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat desa dan kelurahan untuk mengelola potensi lokal, baik dari sektor pertanian, perdagangan, hingga ekonomi kreatif. Selain itu, Kopdeskel juga berperan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat agar lebih terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif.
Dengan adanya satgas yang berfokus pada percepatan penyiapan lahan dan bangunan, pemerintah berharap hambatan administratif dan teknis di lapangan dapat segera teratasi. Langkah ini sekaligus menjadi bukti keseriusan Kemendagri dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas Presiden.
Langkah Tegas dan Terukur untuk Efektivitas Program
Mendagri menegaskan, pemerintah akan mengedepankan langkah tegas, terukur, dan berkeadilan dalam memastikan kelancaran program. Artinya, evaluasi dilakukan secara obyektif berdasarkan capaian nyata di lapangan, bukan sekadar laporan administratif.
Pendekatan ini juga diiringi dengan prinsip pembinaan dan kolaborasi, di mana Kemendagri akan memberikan dukungan kepada daerah yang masih membutuhkan bimbingan teknis atau bantuan koordinasi lintas instansi.
Dengan strategi ini, Tito optimistis percepatan Kopdeskel Merah Putih dapat segera terwujud, sekaligus memperkuat peran desa dan kelurahan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi masyarakat.
Melalui pembentukan satgas khusus dan pengawasan langsung oleh pimpinan tinggi Kemendagri, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi program Kopdeskel Merah Putih.
Langkah ini tidak hanya menjadi simbol sinergi antara pusat dan daerah, tetapi juga menunjukkan arah kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat akar rumput.
Dengan kolaborasi yang solid dan koordinasi yang berkelanjutan, Kopdeskel Merah Putih diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.